MonitorLampung.com_Tanggamus–Ribuan honorer berstatus R2 dan R3 Menggelar aksi damai didepan kantor Bupati Tanggamus, Demo yang melibatkan semua unsur honorer mulai dari guru, tenaga kesehatan, teknis administrasi, Satpol PP, Dishub dan lainnya menuntut kejelasan nasip serta mengharapkan agar Pemda setempat mengangkat semua yang berstatus honorer menjadi PPPK, Rabu (15/1/2025).
Setelah Menyuarakan aksi nya Sarjito, koordinator lapangan bersama perwakilan pendemo yang lain nya diterima masuk keruang rapat asisten untuk berdiskusi dengan Sukisno Asissten II mewakili Pj Bupati Tanggamus Ir. Mulyadi Irsan dan ketua DPRD Kabupaten Tanggamus beserta Organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu perwakilan honorer mempertanyakan data honorer siluman Yang tidak bekerja namun bisa mengikuti tes PPPK di tahun 2024.
“Kita punya kasus disalah satu dinas kita, saya sudah konfirmasi kekasubag dinas tidak pernah merekomendasi tidak pernah memberikan surat SPTJM untuk mengikuti tes tapi kenapa disistem di BKD bisa lolos yg jadi pertanyaan dimana kesalahan terjadi apakah di sistem BKD atau ada orang dalam”, saya yang honor sejak 2008 merasa dirugikan dengan siluman bukan hanya di dinas tapi guru juga lebih banyak karna bermain di data dapodik”,Ungkap salah satu perwakilan honorer.
Dirinya mengatakan kalau guru tersebut sudah tidak bekerja namun saat tes PPPK bisa mengikuti.
“Yang sudah putus bahkan sudah bekerja diluar negri ketika dia pulang masih bisa ikut dan itu yang kami pertanyakan di BKD kenapa data tersebut bisa lolos sedangkan kita yang setiap hari bekerja dan mengabdi dituntut setiap hari bekerja namun hasilnya tidak memuaskan”, jelasnya.
Sementara itu Sukisno Asissten II mewakili Pj Bupati Tanggamus Ir. Mulyadi Irsan menanggapi serta menginstruksikan kepada BKPSDM untuk menelusuri akar permasalahan data siluman.
“Saya perintahkan untuk BKPSDM untuk menelusur hal terkait siluman dimana letak problematikanya atau kesalahan nya karna BKPSDM ini memantau sistem, seperti yang di lakukan disekolahan yang memasukan data dapodik itu operatornya, kita akan telusur hal hal yang ada katanya siluman kita akan telusur sesuai fakta yang disampaikan teman kita barusan”, Kata Sukisno
Dirinya juga mengatakan Pemerintah daerah akan mengupayakan semua honorer diangkat menjadi PPPK.
“Pemerintah kabupaten Tanggamus dan DPRD berupaya semaksimal mungkin celah celah yang bisa diupayakan untuk semua tenaga non ASN ini bisa diangkat semua secepatnya cepat nya, Tapi kita harus mengikuti regulasi kita dan juga tidak bisa memaksakan karna harus sesuai kemampuan daerah”, Kata Sukisno
Sementara itu ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Agung Setyo Utomo, mengatakan DPRD kabupaten Tanggamus selalu melakukan pembahasan terkait Masalah honorer namun terbentur oleh anggaran.
Berkaitan yang menjadi persoalan hari ini memang sering kita bahas di DPRD pada saat pembahasan pernah saya tanya kan waktu itu kenapa 220 berbeda dengan kabupaten Pringsewu, kami di DPRD baik di komisi maupun di badan anggaran kami ingin mendorong pegawai ini sejahtera tapi apa yg selalu menjadi PR kita itu dihadapkan oleh kemampuan keuangan daerah”, Tutup ketua DPRD kabupaten Tanggamus.(Team).
